Contoh perlakuan yang sama didepan hukum minimal10
Jawaban 1:
1. mendapat hak-hak yang sama
2. mendapat perlindungan yang sama.
3. menghargai pendapat
4.mendapat teguran yang setimpal sesuai perbuatan.
5. mendapat hukuman/ vonis yang sesuai.
6. mendapat hidup yang layak
7. mendapat proses hukum yang sama
8. mendapat perlakuan yang sama
9. menganggap manusia itu sama derajatnya.
10. mendapat pelayanan yang sama
maaf cuma bisa segitu..
terimakasih :)
Pertanyaan Terkait
Apa tujuan dari meningkatkan semangat bhinneka tunggal ika??
Jawaban 1:
Tujuan nya adalah meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini masih terpecah-pecah dan bhinekka tunggal ika menuutupi segala perbedaan
semoga membantu :)
Jawaban 2:
Bhinneka tunggal ika diartikan sebagai "persatuan dalam perbedaan" maknanya adalah ekspresi kehidupan yang kuat untuk mencapai kesatuan dikalangan masyarakat dari berbagai lapisan meskipun memiliki karakteristik berbeda
Definisi persatuan dan pembangunan
Jawaban 1:
Munkin kita harus bersatu untuk memajukan atau memudahkan pembangunan dalam bidang apa un di negra kita. indonesia.
Jawaban 2:
Persatuan adalah kata terpenting ataupun hal terpenting untuk membangun negara ini, sebgaimana tercantum dalam dasar negara Indonesia, Pancasila di sila ke-3.
Adapun hubungannya dengan pembangunan, adalah dengan adanya persatuan yang baik antar segenap bangsa maka pembangunan akan lebih mudah dilakukan, dimana pembangungan mereka hal ataupun proses bertahp dalam memajukan kesejahteraan umum ataupun mengembangkan fasilitas kehidupan bermasyrakat, serta tak luput dalam mencerdaskan bangsa itu sendiri.
Sehingga dapat kita simpulkan persatuan dan pembangunan berjalan beriringan.
Peraturan menteri yg mengatur tentang perubahan logo koperasi indonesia adalah
Jawaban 1:
Berikut isi dari PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR:02/Per/M.KUKM/IV/2012 : Pasal 1 Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia wajib digunakan secara resmi sebagai identitas Gerakan Koperasi Indonesia. Pasal 2 Bagi Gerakan Koperasi diseluruh Indonesia agar segera menyesuaikan penggunaan lambang koperasi Indonesia sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Bagi koperasi yang masih memiliki kop surat dan tatalaksana administrasi lainnya dengan menggunakan lambang koperasiIndonesia yang lamadiberi kesempatan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2012 telah menyesuaikan dengan lambang koperasi Indonesia yang baru. Pasal 4 Dinas yang membidangi koperasi dan UKM di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota agar mensosialisasikan penggunaan lambang koperasi Indonesia ini kepada seluruh gerakan yang menjadi kewenangan dalam pembinaannya. Pasal 5 Lambang koperasi dan penjelasannya sebagaimana pada Lampiran Peraturan 4 Pasal 6 Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka Lambang Koperasi yang lama dinyatakan tidak berlaku.
Ciri-ciri kapitalisme sistem ekonomi sebagai dampak globalosasi ?
Jawaban 1:
Ciri-ciri Ekonomi Kapitalisme :
*
Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi dimana Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu dan Inidividu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.
*
Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar dimana Pasar berfungsi memberikan “signal” kepda produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba
*
Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme).
Tolong sebutkan 6 contoh tanggung jawab terhadap masyarkat
Jawaban 1:
-berani mengakui kesalahan,dan memperbaikinya. -menertibkan anggota, -mendidik keluarga atau pub mengajar suatu kaum. -mempertanggung jawabkan HAM -dan bersikap adil.
Jawaban 2:
Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat tersebut.
Jelaskan hak dan kewajiban pemda
Jawaban 1:
Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan. Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (regelling) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah mengurus (bestuur) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah. Pada saat pemilihan kepala daerah pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum. KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.Pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan.
Maaf kalau salah
Jawaban 2:
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah Dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, Pemerintah daerah mempunyai hak-hak sebagai berikut:1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya2. memilih pimpinan daerah3. mengelola aparatur daerah4. mengelola kekayaan daerah5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah 6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sember daya lainnya yang berada di daerah7. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan
Sejarah perkembangan ham di indonesia :-)
Jawaban 1:
• Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
• Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri.
• Sarekat Islam, menekankan pada usaha – usaha unutk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial.
• Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak – hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu – isu yang berkenan dengan alat produksi.
• Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan.
• Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.
• Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara.
Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.
B. Periode Setelah Kemerdekaan ( 1945 – sekarang )
a) Periode 1945 – 1950
Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara ( konstitusi ) yaitu, UUD 45. komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945.
Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.
b) Periode 1950 – 1959
Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini menapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “ pasang” dan menikmati “ bulan madu “ kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai – partai politik dengan beragam ideologinya masing – masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul – betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair ( adil ) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat resprentasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.
c) Periode 1959 – 1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhaap sistem demokrasi Parlementer. Pada sistem ini ( demokrasi terpimpin ) kekuasan berpusat pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.
Jelaskan syarat-syarat pembentukan daerah otonom
Jawaban 1:
Syarat Administratif = Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota induk
Persetujuan Bupati/Walikota induk
Keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota
Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota
Rekomendasi Menteri
Syarat Teknis = Hasil kajian daerah meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, social budaya dan lainnya
Buku Kabupaten/Kota dalam angka terbitan terakhir untuk semua Kabupaten/Kota yang ada di wilayah provinsi
RPJM Kabupaten/Kota
Potensi masing-masing Kecamatan/profil Kabupaten/Kota
Monografi masing-masing Kecamatan
Syarat Fisik Kewilayahan = Cakupan wilayah
Peta wilayah
Semoga bermanfaat ;)
jangan lupa kasih yg terbaik dan terimakasih nya ya :))
Jawaban 2:
Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota induk
Persetujuan Bupati/Walikota induk
Keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota
Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota
Rekomendasi Menteri
Sebutkan bagian - bagian lambang koperasi dan penjelasannya!
Jawaban 1:
1. Gerigi roda/ gigi rodaUpaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya.
2. Rantai (di sebelah kiri)Ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa anggota sebuah Koperasi adalah Pemilik Koperasi tersebut, maka semua Anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yangmengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD/ART, maka Padi dan Kapas akan mudah diperoleh.
3. Kapas dan Padi (di sebelah kanan)Kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang (pakaian), dan Padi sebagai bahan dasar pangan (makanan). Mayoritas sudah disebut makmur-sejahtera jika cukup sandang dan pangan.
4. TimbanganKeadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum. Semua Anggota koperasi harus adil dan seimbang antara "Rantai" dan "Padi-Kapas", antara "Kewajiban" dan "Hak". Dan yang menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam Perisai.
5. Bintang dalam perisaiDalam perisai yang dimaksud adalah pancasila, merupakan landasan idiil koperasi. Bahwa Anggota Koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti "tubuh", dan Bintang bisa diartikan "Hati".
6. Pohon BeringinSimbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam Gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon disebut kayu (dari bahasa Arab "Hayyu"/kehidupan). Timbangan dan Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi. 7. Koperasi IndonesiaKoperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan Koperasi negara lain. Tata-kelola dan tata-kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai Bangsa Indonesia harus punya tata-nilai sendiri.
8. Warna Merah PutihWarna merah dan putih yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia.
Jawaban 2:
Gerigi roda/ gigi roda memiliki makna upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon anggota dengan memenuhi persyaratannyaRantai memiliki makna ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa anggota sebuah koperasi adalah pemilik koperasi tersebut, maka semua anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesame anggota adalah hukum yang dirancang sebagai Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD/ART, maka makna Padi dan Kapas akan mudah diperolehKapas dan Padi memiliki makna kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang (pakaian), dan Padi sebagai bahan dasar pangan (makanan).Timbangan memiliki makna keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi symbol hukum. Semua anggota koperasi harus adil dan seimbang antara “Rantai” dan “Padi-Kapas”, antara “Kewajiban” dan “Hak”. Dan yang menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam PerisaiBintang dalam perisai memiliki makna dalam perisia yang dimaksud adalah Pancasila, yang merupakan landasan idiil koperasi. Anggota koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti “tubuh”, dan Bintang bisa diartikan “hati”Pohon Beringin memiliki makna symbol kehidupan sebagaimana pohon dalam gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon disebut kayu (dari bahasa Arab “Hayyu”/kehidupan). Timbangan dan Bintang menjadi nilai hidup yang harus Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidupKoperasi Indonesia memiliki makna koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan koperasi Negara lain. Tata kelola dan tata kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai Bangsa Indonesia harus punya tata nilai sendiriWarna Merah Putih menjadi background logo yang menggambarkan sifat nasional Indonesia
pancasila berisi nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas warga negara dan ingin diwujudkan dalam kehidupan bernegara. nilai-nilai itu memberikan arah,wawasan,asas,dan pedoman dalam seluruh bidang kehidupan.hal ini merupakan makna pancasila sebagai..
Jawaban 1:
Sebagai pandangan hidup bangsa indonesia