Mengapa terjadi ketengangan antara golongan pemuda dan golongan tua dalam menentukan proklamasi?
Jawaban 1:
Karena golongan pemuda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan sedangkan golongan tua tidak ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan
Jawaban 2:
Karena pada waktu itu, golongan muda mendesak Ir. soekarno untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan indonesia
Pertanyaan Terkait
Kapan Indonesia mengalami masa Vacuum of power?
Jawaban 1:
Saat Indonesia memproklamasikan kemerdeekaannya
Jawaban 2:
Kira-kira saat 14 agustus 1945 sampai 18 agustus 1945.
Pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan keluarnya...?
Jawaban 1:
Ditandai dengan keluarnya undang-undang sementara(UUDS) 1950
Jawaban 2:
Berlakunya UUDS 1950
Setiap orang hrus bersikap tenggang rasa dalam perbedaan budaya yg dikembangkan dalam lingkungan ?
Jawaban 1:
Masyarakat dan negara
Jawaban 2:
Manusia hidup dengan sesama yg berbeda agama harus memiliki sikap tenggang rasa , tidak boleh egois dan semena mena sendiri
karena jika kalian tdk bersikap tenggang rasa maka akan dikucilkan oleh sesamanya
negara adalah suatu organisasi masyarakat yang memiliki daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan . pengertian tersebut menurut......
Jawaban 1:
Menurut saya adalah profesor soenarko
Jawaban 2:
Saya dam kamu itu anak cerdas
Tolong ya... Isi dari Batang tubuh :
- Sebelum amandemen :
- Sesudah Amandemen :
Dan
- isi Pasal 28A-28
Jawaban 1:
SEBELUM :
16 BAB
37 PASAL
49 AYAT
4 PASAL ATURAN PERALIHAN
2 AYAT ATURAN TAMBAHAN
SESUDAH:
21 BAB
73 PASAL
170 AYAT
3 PERALIHAN
2 TAMBAHAN
Ada yang tau sejarah, budaya, dan potensi daerah papua barat?
Jawaban 1:
SEJARAH:
Provinsi Papua Barat awalnya bernama Irian Jaya Barat, berdiri atas dasar UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Serta mendapat dukungan dari SK DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi tiga provinsi. Setelah dipromulgasikan pada tanggal 1 Oktober 1999 oleh Presiden B.J. Habibie, rencana pemekaran provinsimenjadi tiga ditolak warga papua di Jayapura dengan demonstrasi akbar pada tanggal 14 Oktober 1999. Sejak saat itu pemekaran provinsi ditangguhkan, sementara pemekaran kabupaten tetap dilaksanakan sesuai UU Nomor 45 Tahun 1999.
Pada tahun 2002, atas permintaan masyarakat Irian Jaya Barat yang diwakili Tim 315. Pemekaran Irian Jaya Barat kembali diaktifkan berdasarkan Inpres Nomor I Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Januari 2003. Sejak saat itu, Provinsi Irian Jaya Barat perlahan membentuk dirinya menjadi provinsi definitif. Dalam perjalanannya, Provinsi Irian Jaya Barat mendapat tekanan keras dari induknya Provinsi Papua, hingga ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil. Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan UU Nomor 45 Tahun 1999 yang menjadi payung hukum Provinsi Irian Jaya Barat. Namun Provinsi Irian Jaya Barat tetap diakui keberadaannya.
Setelah itu, Provinsi Irian Jaya terus diperlengkapi sistem pemerintahannya, walaupun di sisi lain payung hukumnya telah dibatalkan. Setelah memiliki wilayah yang jelas, penduduk, aparatur pemerintahan, anggaran, anggota DPRD, akhirnya Provinsi Irian Jaya Barat menjadi penuh ketika memiliki gurbernur dan wakil gurbernur definitif Abraham O. Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed yang dilantik pada tanggal 24 Juli 2006. Sejak saat itu, pertentangan selama lebih dari 6 tahun sejak UU Nomor 45 Tahun 1999 dikumandangkan, dan pertentangan sengit selama 3 tahun sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2003 dikeluarkan berakhir dan Provinsi Irian Jaya Barat mulai membangun dirinya secara sah.
Dan sejak tanggal 18-04-2007 berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2007.
BUDAYA:
Alat musik: tifa
Tarian = Yosim Pancar (YOSPAN)
pakaian adat: Pakaian adat Papua untuk pria dan wanita hampir sama bentuknya. Pakaian adat tersebuta memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki.
rumah adat: honai
POTENSI DAERAH::
perhutanan
perkebunan
pertanian
pertenakan
pariwisata
perdagangan
industri
tenaga kerja
jadikan yg terbaik yaa :)
Menunjukkan kebaikan budaya demokrasi dibanding dan sistem pemerintahan non demokrasi ?
Jawaban 1:
Kelebihan atau kebaikan Negara yang menganut sistem demokrasi adalah:
1. Mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat,
2. Rakyat dapat berperan aktif dalam menentukan pemerintahan,
3. Mempunyai prinsip kersetaraan,
4. Pemerintahan yang stabil dikarenakan masyarakat yang memilih,
5. Tidak terjadinya pemberontakan karena rakyat yang menentukan,
6. Berjalan sesuai apa yang rakyat kehendak bukan kepada yang berkuasa.
Apa yang kamu ketahui tentang bill of right?
Jawaban 1:
Bill of Rights (RUU Hak) merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang:Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing.Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.
Ceritakan perjuangan pattimura
Jawaban 1:
Pattimura adalah pejuang dari maluku. memiliki nama lain Thomas Matulessi ada pendapat lain menyatakan nama lainnya Ahmad Mattulessi. ia lahir pada tanggal 16 mei tahun 1817. bersama rakyatnya, ia menyerbu pos belanda dan berhasil merebut benteng duurstede. berawal dari saparua perlawanan meluas ke daerah lain seperti seram haruku, larike dan wakasihu. perlawanan ini membuat belanda kewalahan. akhirnya pada bulan November 1817, pattimura ditangkap dan dihukum gantung. klo suka tlg jdkan yg terbaik
Jawaban 2:
Pattimura lahir pada tanggal 8 juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 mei 1817
Apa yang dimaksud Pemerintah Pusat ?
Jawaban 1:
Jadikan jawaban terbaik yaa
orang/pemerintah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jawaban 2:
Pemerintahan pusat adalah lebaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat suatu negara, yang bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan.