Sebutkan asas-asas pemerintahan yang baik!
Jawaban 1:
- Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara lainnya
- Asas persamaan atau non diskriminatif
- Asas upaya memaksa
- Asas kepercayaan
- Asas legalitas/kepastian hukum
- Asas kecermatan
- Asas pemberian alasan (motivasi)
- Asas larangan penyalahgunaan wewenang
- Asas fairplay
Pertanyaan Terkait
Mengapa dulu gusdur dilengserkan dari jabatan presiden? Jelaskan!
Jawaban 1:
karena ketegangan antara DPR/MPR dan pemerintah saat pergantian kepala Polri. Saat itu, Gus Dur mengganti Kapolri Jenderal (Pol) R Suroyo Bimantoro dengan Jenderal (Pol) Chairudin Ismail tanpa sepengetahuan legislatif.
Tuliskan Rumusan Pancasila menurut Dr.Soepomo ??
Jawaban 1:
Berikut rumusan Pancasila berdasarkan gagasan atau usulan dari Dr. Soepomo:
- Persatuan
- Kekeluargaan
- Keseimbangan lahir batin
- Musyawarah
- Keadilan sosial
- Mohammad Yamin, usulannya disampaikan lewat lisan dan tulisan. Untuk usulan lisan, disampaikan lewat pidato pada sidang resmi BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Rumusan tersebut mencakup peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat.
- Dr. Soepomo, usulannya disampaikan pada 21 Mei 1945. Usulan tersebut dinamakan ‘Dasar Negara Indonesia Merdeka’ yang mencakup Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah dan Keadilan Sosial.
- Ir. Soekarno, usulannya disampaikan pada 1 Juni 1945. Nama usulannya adalah Ekasila, Trisila dan Pancasila. Untuk Pancasila mencakup kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Materi tentang alasan pentingnya dasar negara bagi suatu bangsa brainly.co.id/tugas/415446
- Materi tentang apa yang dimaksud dengan dasar negara brainly.co.id/tugas/276624
- Materi tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara brainly.co.id/tugas/340505
Gabungan dari beberapa kabupaten atau kota disebut
Jawaban 1:
Propinsi?? kalo nggak salah sih hehee
Jawaban 2:
Perangkat daerahNegara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang.Pemerintah Daerah dan DPRD qadalah penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan denganPeraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Mengapa di dalam PBB ada anggota yang memiliki hak veto dan ada yang tidak ?
Jawaban 1:
Hak veto diberikan pd the BIG five, yakni lima negara yang menjadi pendiri PBB, sekaligus sebagai negara yang menjadi anggota tetap Dewan PBB, there are: USA, Rusia (dulu Uni Soviet), Inggris, Perancis, Cina. Kalo ditelusur ini berkaitan dnegan negara-negara yang terlibat dlm PD II. Dari perwakilan negara2 barat ada US, Inggris, Perancis, juga mewakili kekuatan liberalisme. sedangkan 2 negara yang lan dari sisi Timur mewakili kekuatan sosialisme komunis. Intinya veto ini justru merugikan banyak kepentingan negara lain karena pemegang hak veto bisa menolak dan membatalkan suatu kesepakatan internasional..
Jawaban 2:
Karena pembentukan PBB berdasarkan negara negara kuat pemenag perag dunia II jadi hak veto hanya di berikan untuk negara negara yang menjadi jawara perang
tata urutan perundangan di indonesia didasarkan pada memorandum dpr gr. kapan memorandum itu diajukan? sebutkan!
Jawaban 1:
Pada tanggal 9 februati 1967, yang berisi mengenai Pertanggungan-jawab dan Kepemimpinan Presiden Soekarno dan Persidangan Istimewa MPRS.
Makna ktt asia afrika bagi indonesia
Jawaban 1:
Makna penting Konferensi Asia-Afrika adalah: KTT ASIA AFRIKA - merupakan cetusan semangat solidaritas dan kebangkitan bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam mengalang persatuan. Konferensi ini juga memunculkan Gerakan Non-Blok yang bersikap netral terhadap Blok timur maupun Blok Barat.
Jawaban 2:
Makna KTT bagi negara Indonesia yaitu Indonesia sebagai salah satu negara pelopor diselenggarakannya KTT Asia Afrika karena Indonesia bersifat netral dan tidak memihak blok barat maupun blok timur untuk menghindari perang dingin yang terjadi atara Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Unisoviet).
Istilah konstitusi yang tidak tertulis
Jawaban 1:
Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid.
Jawaban 2:
Konstitusi tidak tertulis atau konvensi adalah peraturan yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara
Apa rangkuman isi dari konvensi Wina tahun 1969?
Jawaban 1:
Konvensi wina tahun tahun1969 berisi tentang hukum perjanjian
Jawaban 2:
HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL(Menurut Konvensi Wina 1969)Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional Kehidupan dalam masyarakat internasional senantiasa bertumpu pada suatu tatanan norma. Pada kodratnya masyarakat internasional itu saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan hubungan ini satu sama lain diperlukan suatu kondisi, yaitu keadaan yang tertib dan aman, untuk berlangsungnya keadaan yang tertib dan aman ini diperlukan suatu tatanan norma. Dalam sejarah tatanan norma tersebut telah berproses dan berkembang menjadi apa yang dikenal dengan Hukum Internasional Publik atau disingkat dengan Hukum Internasional Dalam Konperensi Wina tahun 1969 telah berhasil disepakati sebuah naskah perjanjian yang lebih dikenal dengan nama “Viena Convention on the Law of Treaties” atau Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 (selanjutnya disingkat sebagai Konvensi Wina 1969). Konperensi Wina ini diadakan atas prakarsa Perserikatan Bangsa-bangsa dan naskah rancangan konvensinya disusun oleh Panitia Hukum Internasional/International Law Commission (yang disingkat dengan ILC), yaitu sebuah Panitia ahli dan dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No.174/II/1947 Konvensi Wina tentang perjanjian ini tidak hanya sekedar merumuskan kembali atau mengkodifikasikan hukum kebiasaan internasional dalam bidang perjanjian, melainkan juga merupakan pengembangan secara progresif hukum internasional tentang perjanjian. Namun demikian Konvensi Wina ini masih tetapmengakui eksistensi hukum kebiasaan internasional tentang perjanjian, khususnya tentang persoalan-persoalan yang belum diatur dalam Konvensi Wina.
Mengapa pemimpin harus memiliki inisiatif ?
Jawaban 1:
Seorang pemimpin harus memiliki inisiatif karena pemimpinlah yang mengetahu Visi dan misi sebuah organisasi atau kelompk yang dipimpinnya.
Jadi hendaknya ia selalu memebrikan stimulus kepada anggotanya berdasarkan Visi misi yang ada sehingga, situasi akan senantiasa dinamis..
Sikap ini akan membantu orgnisasi untuk terus maju menyempurkan tujuan utamanya.
1.negara di dunia yang memiliki kostitus tidak tertulis dan tidak terdokumentasi adalah negara.. 2.dalam pasal per-1 konstitusi pada umumnya tercantum ...
Jawaban 1:
- Negara di dunia yang memiliki kostitus tidak tertulis dan tidak terdokumentasi adalah negara … Inggris, Kanada, Selandia Baru, Israel dan Saudi Arabia
- Dalam pasal pertama konstitusi pada umumnya tercantum ... identitas negara
- Konstitusi fleksibel atau rigid yang ditinjau dari sudut pandang cara mengubah UUD 1945 di: brainly.co.id/tugas/20286552
- Proses pembuatan undang undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR di: brainly.co.id/tugas/25298935